Notaris & PPAT Emmy Yatmini, SH.: HAK DISKRESI OLEH APARATUR NEGARA

Hak diskresi adalah hak untuk menilai sendiri terhadap sebuah permasalahan. Jika di dalam Undang-undang Kepolisian tepatnya dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, Sehingga ini menjadi cerminan bagi Kepolisian bahwa lembaga ini adalah ujung tombak dari penilaian terhadap sebuah kriminalitas, apakah harus dilanjutkan atau didamaikan saja.

Lalu penitngkan hak ini dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan? Menurut hemat penulis jika dalam keadaan yang sangat memaksa atau kondisi darurat hal ini patut untuk dilakukan. Atau pada kondisi yang jelas-jelas hak untuk menilai sendiri itu dilindungi oleh undang-undang.

Misalnya, dalam hal pemerintah di lapangan eksekutif ingin menggelontorkan dana untuk bencana alam menggunakan APBD, dalam kondisi norma hal tersebut haruslah menunggu persetujuan legislatif daerah (DPRD). Namun kondisi darurat ditengah bencana alam patut saja seorang pejabat kekuasaan Eksekutif melakukan penilaian sendiri.

Jadi jangan ragu untuk menggunakan Hak Deskresi selagi ini menjadi solusi terbaik untuk menjalankan Tugas Jabatan Tata Usaha Negara. Namun, tidaklah berarti hak deskresi ini menjadi payung bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan kesewenangan dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara tidaklah boleh ditinggalkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

LAYANAN INFORMASI KESEHATAN DAN BISNIS ONLINE

INFORMASI KESEHATAN KLIK LINK DI BAWAH INI :

INFORMASI BISNIS ONLINE KLIK LINK DI BAWAH INI :